Pemerintah menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk penyusunan kurikulum program studi di aras pendidikan tinggi melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012. Pelaksanaan UU tersebut melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan terhadap kurikulum yang telah ada sebelumnya yaitu Kurikulum Inti dan Institusional berdasarkan UU no. 232/U/2000 dan 045/U/2002 atau umumnya disebut sebagai KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Kelemahan kurikulum KBK adalah: (1) fokus pada pencapaian kompetensi, (2) tidak menetapkan batasan keilmuan yang dikuasai, dan (3) kompetensi utama sudah ditetapkan oleh forum perguruan tinggi sejenis. Kelebihan KKNI yang akan diterapkan adalah: (1) mengutamakan kesetaraancapaian pembelajaran (berorientasi pada mutu pembelajaran), (2) Capaian pembelajaran terdiridari sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan, (3) SNPT menetapkan: sikap dan ketrampilan umum, prodi sejenis merumuskan ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Kurikulum ini selanjutnya disebut sebagai KPT (Kurikulum Pendidikan Tinggi). Konsep yang dikembangkan dalam kurikulum ini adalah bahwa lulusan dari setiap program studi dari Perguruan Tinggi di Indonesia diukur berdasarkan capaian pembelajaran (learning outcomes) yang dimilikinya yang disingkat CP. Jenjang kualifikasi setiap lulusan harus setara dengan deksripsi capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam KKNI dan SNPT(Standar Nasional Pendidikan Tinggi). Lulusan Diploma III setara dengan jenjang 5 KKNI, Sarjana Strata 1 harus setara dengan jenjang 6 KKNI, lulusan Sarjana Strata 2 6 harus setara dengan jenjang 8 KKNI dan lulusan Sarjana Strata 3 harus setara dengan jenjang 9 KKNI.

sistem-pendidikan